Selain itu, Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sempat disalahartikan sebagai upaya penghapusan subsidi.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Luhut lebih kepada perbaikan skema distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
“Bahkan dalam Raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan, dan petani," ucap Bambang.
Luhut Usulkan Subsidi BBM Dihapus pada 2027
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan keinginannya agar subsidi BBM dihapus pada 2027.
Ia mengklaim telah menyampaikan gagasannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya berpikir, saya sampaikan kepada Presiden (Prabowo) tentang ini (penghapusan BBM subsidi). Mungkin dalam waktu dua tahun (2027) kita bisa mencapai (BBM) satu harga," ujarnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2025.
"Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar," imbuh Luhut
Sebagai gantinya, Luhut mengusulkan agar subsidi bahan bakar diberikan langsung kepada penerima yang berhak, bukan lagi dalam bentuk subsidi harga saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.
Ia juga mengklaim bahwa progres penghapusan subsidi BBM sedang berlangsung dan akan didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendata penerima subsidi.
"Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar," klaim Luhut.