- Oleh: Serdik Alfin Azis, S.I.K., M.H
- (Sespimmen Polri Dikreg 66 T.A. 2026)
NARASIDATA.COM - Pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), atau yang akrab kita sebut sebagai kejahatan 3C, bukan sekadar angka statistik dalam laporan harian kepolisian.
Bagi masyarakat, 3C adalah hantu nyata yang merenggut rasa aman di ruang publik hingga ke wilayah paling domestik: rumah mereka sendiri. Meskipun Polri terus melakukan penindakan tegas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa stimulus kejahatan ini terus bermutasi.
Kita harus jujur melihat ke dalam, mengandalkan Polri sebagai satu-satunya aktor tunggal dalam memberantas 3C adalah sebuah utopia. Penanganan kejahatan konvensional yang berakar dari dinamika sosial-ekonomi ini membutuhkan pergeseran paradigma, dari sekadar law enforcement (penegakan hukum) menuju collaborative crime prevention (pencegahan kejahatan kolaboratif).
Baca Juga: Keluarga Besar David Taster Salurkan Dua Ekor Sapi Kurban untuk Warga Solok Selatan
Kunci utama meredam laju kejahatan 3C berada pada sejauh mana para pemangku kepentingan (stakeholders) mampu meruntuhkan dinding ego sektoral dan mulai membangun jembatan kolaborasi.
Polri, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga komunitas masyarakat lokal adalah mata rantai yang saling menguatkan. Jika salah satu mata rantai rapuh, maka ruang bagi pelaku kejahatan akan terbuka lebar. Pemerintah Daerah (Pemda), misalnya, memegang kendali atas tata kota yang ramah keamanan.
Komitmen Pemda diuji dari hal-hal krusial seperti pemenuhan hak publik atas penerangan jalan yang memadai, revitalisasi sistem keamanan lingkungan (Siskamling), hingga pengadaan infrastruktur modern seperti jaringan CCTV di titik-titik buta (blind spot) kriminalitas.
Kehadiran fisik Pemda dalam aspek-aspek ini secara tidak langsung mereduksi niat dan kesempatan para pelaku kriminal. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh menempatkan diri hanya sebagai objek keamanan yang pasif. Masyarakat adalah fondasi utama.
Partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, mengaktifkan sistem kepedulian antar-tetangga, serta menumbuhkan budaya early warning (deteksi dini) terhadap aktivitas mencurigakan adalah benteng pertahanan pertama yang paling sulit ditembus oleh pelaku 3C.
Kolaborasi Berbasis Teknologi Di era disrupsi ini, kolaborasi pencegahan kejahatan tidak lagi bisa dikelola dengan cara-cara konvensional yang birokratis. Kita harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai force multiplier (pengganda kekuatan).
Pemanfaatan grup komunikasi digital yang terintegrasi, aplikasi pelaporan berbasis komunitas, hingga integrasi CCTV swasta/pemda ke Command Center Polri adalah langkah mutakhir yang harus diakselerasi. Melalui integrasi teknologi ini, rantai birokrasi pelaporan dipangkas. Informasi mengenai potensi gangguan keamanan dapat mengalir secara real-time, memungkinkan aparat kepolisian melakukan tindakan preventif dan preventif-kondusif sebelum kejahatan itu benar-benar terjadi.
Keamanan adalah Investasi Bersama Memutus rantai kejahatan 3C tidak bisa instan. Ini adalah kerja maraton yang melelahkan jika Polri berjalan sendirian. Namun, ketika kolaborasi antar-pemangku kepentingan terjalin kokoh, upaya pencegahan akan jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak jangka panjang.
Menciptakan rasa aman bukan hanya tugas pokok kepolisian yang tertuang dalam undang-undang, melainkan sebuah investasi sosial bersama. Hanya dengan komitmen kolektif yang kuat, kita dapat mewujudkan situasi kamtibmas yang benar-benar kondusif, sebuah ruang hidup di mana masyarakat tidak lagi dihantui kecemasan saat melangkah keluar rumah. **