Akselerasi Pariwisata Halal, 31.548 Sertifikat Terbit di 1.116 Desa Wisata Seluruh Indonesia

NARASIDATA.COM - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bergerak cepat memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim di tanah air. Langkah strategis ini diwujudkan melalui akselerasi program percepatan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di kawasan desa wisata.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, bersama Kepala BPJPH Haikal Hasan, menyerahkan langsung sertifikat halal kepada lima perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (31/5/2026).

“Kehadiran kami hari ini bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat halal, tetapi juga untuk menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Menpar Widiyanti dalam sambutannya.

Baca Juga: Perkuat Ekonomi, Irman Gusman Dorong Kecamatan IV Koto jadi Kawasan Penyangga Wisata Bukittinggi

Menurut Widiyanti, sertifikasi halal memiliki esensi mendalam yang melampaui urusan administratif. Di dalamnya terdapat proses pendampingan usaha, peningkatan mutu produk, serta pembukaan peluang ekonomi yang lebih masif bagi warga lokal.

"Ketika UMKM tersertifikasi halal, daya saingnya meningkat. Kepercayaan konsumen bertambah, akses pasar semakin terbuka, baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” tambah Menpar.

Dampak Nasional dan Capaian Daerah

Program percepatan yang diinisiasi sejak Juli 2025 ini awalnya merupakan proyek percontohan (*pilot project*) di 20 desa wisata. Memasuki akhir 2025, program ini diperluas secara masif hingga menjangkau 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia.

Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi Kemenpar dan BPJPH mencatatkan capaian signifikan dengan menerbitkan **31.548 sertifikasi halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi**. Program ini sekaligus memperkuat posisi 15 provinsi yang berpartisipasi dalam *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2025.

Khusus di lokasi acara, Desa Wisata Jatimulyo—yang merupakan Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada ADWI 2024—telah berhasil mengantongi sertifikat halal untuk 123 pelaku UMKM dan 139 produk. Capaian ini turut menempatkan Provinsi DIY di peringkat kelima nasional dalam jumlah penerbitan sertifikat halal, di bawah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Riau.

Halal Sebagai Standar Global

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJPH Haikal Hasan menekankan bahwa konsep pariwisata halal global kini telah bergeser menjadi standar industri universal yang tidak lagi eksklusif bagi pelancong Muslim semata.

“Halal kini menjadi simbol kesehatan, kebersihan, kepercayaan, dan transparansi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Haikal. Ia mencontohkan negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang kini gencar menggarap sektor ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi baru.

Haikal optimistis sinergi lintas lembaga ini mampu memperkuat daya saing industri halal nasional demi menopang target pertumbuhan ekonomi makro Indonesia pada periode 2028–2029.

Apresiasi tinggi juga datang dari pemerintah daerah. Menyampaikan pesan Gubernur DIY, Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi menyebut program ini sebagai langkah memanusiakan ekonomi desa.

“Ketika produk-produk UMKM di desa wisata memperoleh sertifikasi halal, yang sedang kita bangun bukan hanya legalitas produk, melainkan peradaban usaha yang lebih bermartabat. Kita menegaskan bahwa desa mampu menjadi ruang ekonomi yang maju tanpa kehilangan keluhuran nilainya,” tutur Imam.