Kemenpar-Kemensos Bersinergi Bangun Sekolah Rakyat, Siapkan Jalur Beasiswa ke Poltekpar

NARASIDATA.COM — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani Kesepahaman Bersama tentang penyediaan fasilitas pendidikan inklusif di Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung, Kamis (23/7/2026). Kerja sama tersebut menjadi landasan penyediaan sarana pendidikan guna memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung program Sekolah Rakyat.

Dalam kerja sama itu, Kemenpar menyerahkan penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan seluas maksimal 70.100 meter persegi di Kampus Poltekpar NHI Bandung. Dari luas tersebut, sekitar 50.100 meter persegi akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, sedangkan 20.000 meter persegi lainnya diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang akan digunakan bersama.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif.

"Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa," ujar Widiyanti.

Menurut dia, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperingati Hari Anak Nasional dengan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Di momentum Hari Anak Nasional ini, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami juga akan berkolaborasi untuk dapat memberikan kurikulum pariwisata kepada anak-anak di Sekolah Rakyat," kata Widiyanti.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini mengedepankan empat pilar pembentukan karakter, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.

Program tersebut disiapkan sebagai respons atas masih tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah akibat kendala ekonomi. Berdasarkan data pemerintah, terdapat hampir empat juta anak usia sekolah yang tidak, belum, atau putus sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

"Untuk itulah Presiden memberikan atensi khusus kepada keluarga-keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Salah satu strateginya adalah dengan menghadirkan Sekolah Rakyat," ujar Saifullah.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat.

Saifullah berharap lulusan Sekolah Rakyat yang memiliki minat di bidang pariwisata dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi vokasi di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata.

"Bagi siswa-siswa Sekolah Rakyat yang memang memiliki minat dan bakat di dunia pariwisata bisa kita bimbing, kita arahkan ke perguruan tinggi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata," katanya.

Menanggapi hal itu, Widiyanti menyatakan Kemenpar akan menyediakan kuota khusus bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata.