Danantara Kebal Hukum? Rosan Roeslani: Kalau Ada Tindakan Kriminal, Sangat Bisa Diaudit

Karena itu, BPK memiliki wewenang untuk mengaudit Danantara.

“BPK kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO,” kata Rosan.

“Jadi, berita ini (kebal hukum) harus diluruskan,” imbuhnya.

Baca Juga: Dibeberkan Mendagri Tito Karnavian, Ada Perbedaan Sertifikat yang akan Diterima Oleh Kepala Daerah yang Mengikuti Retret di Magelang

Danantara akan Diawasi Banyak Orang

Saat menyapa media usai peresmian Danantara, ia mengatakan kalau pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan.

“Pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, kehati-hatian prudensial, transparan, dan penuh dengan integritas,” kata Rosan.

Baca Juga: Sri Mulyani Singgung Efisiensi Anggaran Saat Mengisi Retret Kepala Daerah, Fokus pada Pengelolaan Keuangan untuk Pembangunan

“Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia tentunya akan melibatkan dan berdampak memberikan asas manfaat besar kepada rakyat,” ujarnya.

Rosan juga menambahkan Danantara adalah aset jangka panjang yang harus dijaga.

“Tadi disampaikan bapak Presiden, ini adalah aset yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya,” imbuhnya.

Baca Juga: Sempat Diintimidasi Oleh Anggotanya, Kapolri Tawarkan Grup Band Sukatani Jadi Duta dan Juri Polri

Mengenai pengawasan Danantara, Rosan juga meminta untuk ikut dalam pengawasan karena ini adalah hal yang masih baru.

“Karena Danantara adalah milik bangsa Indonesia, yang ikut mengawasi kita sangat banyak,” kata Rosan.

Rosan optimis dengan adanya Danantara, pertumbuhan ekonomi 8% bisa dikebut sesuai dengan target dari pemerintah.