"Oleh karenanya Bupati Cianjur harus klarifikasi secara terbuka, apakah benar perusahaan tersebut yang datang ke desa-desa atas arahan atau perintah Bupati? Atau hanya mendompleng nama saja?" tutur Riki.
Riki lantas menyinggung soal kebijakan menghemat anggaran yang digalakan mulai dari pemerintah pusat.
"Bukankah Pemerintah Pusat, Provinsi dan kota/kabupaten semuanya sedang efisiensi anggaran, mendahulukan yang penting dan menghapus yang kurang penting," ucapnya.
Ia heran jika ternyata Bupati Cianjur tidak sejalan dengan program efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan pemerintah pusat.
"Lah ini masa sih Bupati Cianjur malah mengintruksikan desa-desa untuk mengganti warna cat, kalau itu benar berarti Bupati Cianjur menantang kebijakan Presiden dan Gubernur Jabar," kata Riki menutup pernyataan.***