news

Menuai Pro-Kontra di Negeri Sendiri, Program MBG Ternyata Jadi Perhatian Pemimpin Dunia: Mereka Mau Belajar dari Kita

Selasa, 25 Maret 2025 | 14:41 WIB
Presiden Prabowo saat Meninjau Pelaksanaan MBG di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya. (instagram.com/presidenrepublikindonesia)

Mereka dengar di desa sebelah sudah (terima MBG), dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa," kata Prabowo.

Untuk mempercepat jangkauan program ini, Presiden meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajarannya agar mencari cara yang lebih inovatif.

"Saya minta ya Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasian, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," ujar Prabowo.

Baca Juga: Garuda Incar Kemenangan Kontra Bahrain, Kluivert Kembali Lancarkan Taktik Menyerang

MBG dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dan diperkirakan akan menelan anggaran Rp1,2 triliun per hari.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, BGN telah menerima anggaran Rp71 triliun dan kemungkinan akan mendapatkan tambahan Rp100 triliun pada September 2025.

"Tapi kalau sudah jalan di tahun 2026 di 30.000 satuan pelayanan mencakup 82,9 juta penerima, maka anggaran kami yang kita butuhkan antara Rp 360 triliun sampai Rp400 triliun per tahun," ujar Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Sabtu 22 Maret 2025.

Baca Juga: Yakin Mental Bangkit di Laga Kontra Bahrain, Rizky Ridho Soroti Peluang Duet Bareng Jay Idzes

Saat ini, sudah ada 1.050 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi melalui kemitraan dengan UMKM.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, BGN akan membangun 1.542 SPPG tambahan melalui anggaran APBN untuk mempercepat pemerataan program.

Dadan juga menegaskan bahwa pembangunan SPPG akan difokuskan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Baca Juga: Tatap Laga Kontra Bahrain di GBK, Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Bakal Rotasi Pemain

"Karena memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN," jelasnya.***

Halaman:

Tags

Terkini