news

OTT KPK Jerat Wamenaker Immanuel Ebenezer, Diduga Peras Perusahaan Terkait Sertifikasi K3

Jumat, 22 Agustus 2025 | 17:33 WIB
KPK menyebut penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer adalah terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. (Instagram/immanuelebenezer)

NARASIDATA.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto pun membenarkan adanya OTT tersebut. 

Baca Juga: Curhat Dirut Anyar KAI ke DPR: Bobby Rasyidin Ceritakan Dulu di Sektor Pertahanan, Kini Urus Kereta Api

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh kepada wartawan pada Kamis 21 Agustus 2025.

Noel ditangkap tim KPK pada Rabu malam (20/8). Namun, lembaga antirasuah itu belum merinci berapa perusahaan yang menjadi korban pemerasan, maupun jumlah pihak lain yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. 

Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.

Baca Juga: Aturan Rampung, Zulhas Targetkan 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 biasanya dilakukan oleh industri dengan cara mengajukan izin resmi ke Kementerian Ketenagakerjaan. 

Sertifikasi ini menjadi salah satu syarat penting dalam memastikan standar keselamatan kerja di perusahaan.

Lebih lanjut, Fitroh menegaskan dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Noel berbeda dengan kasus lain yang juga tengah diselidiki KPK di lingkungan Kemenaker, yakni perkara pemerasan terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

Baca Juga: Menguak Perangkat ILI UT, Teknologi Inspeksi Pipa Migas Ultrasonik yang Diluncurkan Pertamina-Pindad

Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran menyangkut pejabat setingkat wakil menteri. 

Jika terbukti, OTT ini menambah panjang daftar kasus dugaan korupsi yang mencoreng institusi pemerintah, khususnya di sektor ketenagakerjaan.***

Tags

Terkini