NARASIDATA.COM- Tahun 2026, nama Slamet Jaka Mulyana, SH, MH tak lagi sekadar dikenal di internal korps Adhyaksa. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan keadilan, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto ini tampil dengan pendekatan yang tak biasa, menghadirkan hukum yang tegas, tetapi tetap manusiawi.
Slamet membawa misi yang jelas mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat transparansi. Saat menjabat sebagai Kajari Solok Selatan (2022–2023), ia menangani kasus korupsi yang menjadi sorotan. Penegakan hukum dilakukan secara tegas.
Pengalaman itu berlanjut di Gunungkidul, Yogyakarta. Melalui program “Jaga Desa”, Slamet menekankan bahwa banyak persoalan hukum di desa berakar dari minimnya pemahaman administrasi. Pendekatannya pun berubah, bukan hanya menindak, tetapi juga membimbing agar potensi pelanggaran bisa dicegah sejak awal.
Baca Juga: Menyoal Perjuangan Pensiunan Guru Benhil, Benny Utama: Mediasi Solusi Terbaik
Di Purwokerto, pendekatan ini mulai diterapkan. Sejumlah kasus ringan diselesaikan melalui mediasi, memberi ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.
Selain itu, ia juga pernah menjabat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati D.I. Yogyakarta (2025–2026) dan Plt Kepala Kejaksaan Negeri Bone (2021–2022).
Di era modern, tantangan hukum bukan hanya soal penegakan, tetapi juga akses. Slamet mendorong digitalisasi layanan di Kejari Purwokerto agar masyarakat dapat mengakses layanan hukum dengan lebih cepat, mudah, dan transparan.
Komitmen “zero pungli” menjadi salah satu pesan utama yang terus ia gaungkan, seiring upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Bagi Slamet, hukum yang ideal bukan sekadar tegas di atas kertas, tetapi juga hadir dengan hati nurani. Sebuah pendekatan yang perlahan namun pasti, mulai mengubah cara masyarakat memandang keadilan, bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang melindungi. **