news

DPD RI Apresiasi Langkah Mendagri Dorong Percepatan Anggaran Pemulihan Sumatera Rp6 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 10:16 WIB
Anggota DPD-RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman

NARASIDATA.COM- Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mendesak percepatan pencairan anggaran tambahan sekitar Rp6 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Sumatera.

Irman menilai, percepatan pencairan dana tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang telah ditunggu oleh pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

"Upaya percepatan pencairan anggaran ini patut diapresiasi. Masyarakat di daerah terdampak membutuhkan penanganan cepat agar pemulihan dapat segera berjalan serta aktivitas ekonomi dan sosial kembali normal," ujar Irman melalui keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/7/2026), meminta persetujuan dana tambahan tersebut untuk empat kementerian prioritas.
Rincian alokasi anggaran tambahan sekitar Rp6 triliun tersebut meliputi:

  • Kementerian Pertanian: Sekitar Rp2,6 triliun untuk perbaikan sawah dan perkebunan yang rusak.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sekitar Rp1,5 triliun untuk pemulihan tambak udang dan ikan.
  • Kementerian Agama: Sebesar Rp4,8 triliun untuk perbaikan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah.
  • Kementerian UMKM: Sekitar Rp600 miliar untuk pemulihan pelaku usaha kecil.

Irman yang juga menjabat sebagai Anggota Komite I DPD RI dan Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah menegaskan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat.

"Kita berharap proses persetujuan dan pencairan dapat dilakukan secepat mungkin. Yang terpenting, seluruh anggaran tersebut tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak," kata mantan Ketua DPD RI dua periode tersebut.

Ia menambahkan, sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian terkait menjadi kunci utama agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif di lapangan. **

Tags

Terkini