Energi terbarukan dapat membatasi dampak buruk dari emisi gas rumah kaca secara global yang disebabkan oleh manusia maupun karbon dioksida dan metana.
Hal ini dikenal sebagai net zero emission atau emisi nol bersih, untuk mengurangi sedekat mungkin dengan sisa emisi yang secara permanen dihilangkan dari atmosfer.
Konsep emisi nol bersih pertama kali dipopulerkan oleh Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan yang dinegosiasikan pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP21) tahun 2015 untuk membatasi dampak emisi gas rumah kaca.
Energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi residu terutama yang ada di sektor yang sulit dikurangi, seperti pertanian dan produksi bahan kimia.
Bagaimana Manfaat Energi Terbarukan di Indonesia?
Sejumlah lembaga think tank di Indonesia turut menyumbang pikiran atas problem energi terbarukan dengan menggelar diskusi bertajuk ‘Memimpin Perubahan: Transisi Energi dan Emisi Nol Bersih dalam Pemerintahan Prabowo Gibran 2025-2029’ di Jakarta, pada 24 Oktober 2024.
Diskusi ini diikuti oleh Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), International Institute for Sustainable Development (IISD), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), yang tergabung dalam Energy Transition Policy Development (ETP) Forum.
Direktur CPD, Guntur Sutiyono membuka kegiatan diskusi ini dengan menyampaikan sejumlah rekomendasi transisi energi Indonesia untuk pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut ini sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai landasan strategis bagi Prabowo-Gibran untuk memimpin transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia:
Reformasi Subsidi Energi
Rekomendasi ini dilatari subsidi energi yang saat ini terbilang tidak tepat sasaran. Reformasi dengan implementasi direct-targeted subsidy sangat diperlukan agar subsidi tersebut.
Hal itu agar pemanfaatannya dapat langsung diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat dilakukan melalui program berbasis digital dan basis data yang akurat.
Akses energi yang andal dan bersih untuk daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) juga tak kalah penting. Pembangunan jaringan mikro, mini, dan off-grid berbasis komunitas atau koperasi dapat menjadi solusi konkrit.
Terkait tata kelola dan regulasi untuk transisi energi, pemerintah dapat memisahkan peran regulator dan operator bisnis. Kebijakan itu akan meningkatkan efisiensi dan mempercepat adopsi sumber energi bersih melalui mekanisme yang lebih transparan ke pelosok daerah.