Terlanjur Bikin Masyarakat Senang, Benarkah Kebijakan Prabowo akan Membuat Program Periksa Kesehatan Gratis Terbatas?

NARASIDATA.COM - Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadapi pemangkasan anggaran lebih dari Rp19,5 triliun. 

Langkah ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. 

Efisiensi anggaran ini mempengaruhi berbagai program Kemenkes, yang selama ini menjadi sektor vital untuk layanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Ramai Aturan Baru ASN Jateng Dilarang Beli Gas Elpiji 3 Kg Subsidi, Pemerintah Kota Solo Punya Komitmen Ini

Dampak Efisiensi Anggaran Kemenkes

Sebelum pemangkasan, total anggaran Kemenkes sebesar Rp105,7 triliun. 

Dengan adanya pemangkasan ini, anggaran Kemenkes berkurang sekitar 18,54 persen.

Baca Juga: Hotman Paris Santai Ditantang Pengacara Razman Arif, Langsung Colek Wakil Menteri untuk Beri Keterangan

Meskipun dampak ini signifikan, Kemenkes tetap menjadi kementerian yang memiliki peran penting dalam penyediaan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Efisiensi anggaran yang dilakukan mempengaruhi banyak program, salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang direncanakan untuk diterapkan pada tahun ini.

Menkes: Beberapa Program Perlu Efisiensi

Baca Juga: Sisi Lain Momen Pertemuan Instruktur Wasit Yoshimi Ogawa dengan Kluivert cs, Ada Alasan Penting Bangun Sepak Bola Tanah Air Butuh Kesabaran

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa melalui diskusi dengan DPR, beberapa program Kemenkes perlu disesuaikan anggarannya. 

"Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan untuk efisiensi, ada yang tidak. Jadi mungkin ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas tersebut," ujar Budi dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.