Salah satu fokus pemangkasan adalah belanja kementerian dan lembaga (K/L), yang dipangkas sebesar Rp256,1 triliun, serta alokasi dana transfer ke daerah (TKD) yang dikurangi sebesar Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, dengan pemangkasan anggaran untuk belanja seperti alat tulis, rapat, dan pendidikan serta pelatihan.
Dampak Pemangkasan Anggaran pada Perekonomian
Pemangkasan anggaran ini tentunya membawa dampak signifikan bagi perekonomian, terutama terkait dengan pengangguran dan daya beli masyarakat.
Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, pemangkasan anggaran yang terjadi, terutama di sektor strategis, dapat menghambat konsumsi domestik dan pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, berkurangnya anggaran untuk sektor-sektor produktif dapat menurunkan daya saing dan kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi.
Meskipun program MBG dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian, Rizal menilai dampak tersebut mungkin tidak sebanding dengan kerugian dari pemangkasan anggaran lainnya.
Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Seimbang
Dalam menghadapi kondisi ini, Rizal merekomendasikan kebijakan fiskal yang lebih seimbang, yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan sosial, agar stabilitas ekonomi dapat terjaga.***