Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, mereka harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan menjaga koordinasi untuk kepentingan masyarakat.
"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," tegasnya.
Dedi Mulyadi bersama 30 bupati dan wali kota dari Jawa Barat dijadwalkan berangkat ke Akademi Militer Magelang menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU).
20 Kepala Daerah PDIP Tunda Keberangkatan
Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP memutuskan untuk mengikuti instruksi Megawati dan menunda keberangkatan mereka ke Magelang.
Berikut daftar 20 kepala daerah yang menunda keikutsertaan dalam retret:
- Gubernur Jakarta: Pramono Anung
- Gubernur Bali: I Wayan Koster
- Wali Kota Bekasi: Tri Adhianto
- Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang
- Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu
- Bupati Banyumas: Sadewo Tri Latinono
- Wali Kota Manado: Andrei Angouw
- Bupati Banyuwangi: Ipuk Fiestiandi
- Wali Kota Surabaya: Eri Cahyadi
- Bupati Temanggung: Agus Setyawan
- Bupati Wakatobi: Haliana
- Bupati Limapuluh Kota: Safni Barito
- Bupati Lampung Barat: Parosil Mabsus
- Wali Kota Semarang: Agustina Wilujeng
- Bupati Karanganyar: Rober Christanto
- Bupati Cirebon: Imron
- Bupati Gresik: Fandi Akhmad Yani
- Bupati Malang: Sanusi
- Wali Kota Tomohon: Caroll Senduk
- Bupati Kediri: Hanindhito Himawan Pramana
Keputusan Megawati untuk menginstruksikan kadernya menunda keikutsertaan dalam retret ini masih menjadi sorotan di kalangan politik.
Sementara beberapa kepala daerah PDIP mematuhi instruksi partai, sebagian lainnya tetap memilih menghadiri acara di Magelang sesuai agenda yang telah ditetapkan.***
