Wamendagri Soal Kepala Daerah yang Tidak Menghadiri Retret: Dikirim Wakil untuk Menggantikan

Para elite PDIP ini kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 22.00 WIB.

Instruksi Megawati dan Dugaan Keterkaitan dengan Kasus Hasto Kristiyanto

Pertemuan ini diduga terkait dengan instruksi Megawati yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang. 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti Sebagai Penasihat Gubernur, Tidak Dibayar dan Sampaikan Permintaan Ini

Keputusan tersebut disebut sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Wamendagri: Tidak Ada Sanksi, Hanya Kewajiban Mengikuti Gelombang Berikutnya

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

Baca Juga: 47 Kepala Daerah Dinyatakan Hilang Tanla Kabar Tak Jalani Retret, Padahal 19 Kepala Daerah Bergelang Merah Tetap Hadir

Menurutnya, kepala daerah yang berhalangan hadir dapat mengutus wakil kepala daerah atau Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai perwakilan, dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya.

"Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini," ujar Bima saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat 21 Februari 2025.

Bima menambahkan bahwa gelombang berikutnya akan dijadwalkan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. 

Baca Juga: Sorotan Khusus Mahfud MD Soal ‘Indonesia Gelap’: Sebuah Sinar Kecil yang Bisa Menerangi Lingkungan Sekitarnya

Ia juga memastikan bahwa Sekda dapat menggantikan kepala daerah yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Jumlah Peserta Retret dan Materi yang Diajarkan

Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa pada hari pertama retret, terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir, di mana 47 di antaranya tidak memberikan alasan jelas.