Mengingat program ini merupakan salah satu janji kampanye Pram-Rano dalam Pilgub DKI Jakarta 2024, Pramono ingin memastikan agar eksekusinya berjalan sesuai aturan.
Jika memang diperbolehkan, Pemprov DKI akan segera mengimplementasikannya tanpa menimbulkan polemik hukum atau kebijakan.
"Kan belum diputuskan. Saya ingin memastikan semua kebijakan yang diambil sudah benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Pramono.
Kendati demikian, Pramono tetap membuka opsi lain jika akhirnya program ini tidak mendapat restu penuh dari pemerintah pusat.
Salah satu alternatif yang disiapkan adalah memperkuat infrastruktur sekolah, khususnya dalam penyediaan sarana kantin sehat.***
