Bantah Jadi Oposisi Secara Formal, PDIP akan Beri Opsi Kerja Sama Ini ke Pemerintah

Photo Author
Redaksi, Narasi Data
- Sabtu, 5 April 2025 | 17:41 WIB
Potret Megawati bertemu Prabowo Subianto pada 2019 lalu di kediaman Megawati (Rakyat Sultra)
Potret Megawati bertemu Prabowo Subianto pada 2019 lalu di kediaman Megawati (Rakyat Sultra)

NARASIDATA.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut akan membuka ruang untuk kerja sama politik dengan Presiden Prabowo Subianto jika keduanya bertemu secara langsung. 

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, saat ditemui di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, Jumat 4 April 2025.

“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah.

Baca Juga: Benarkah Tarif 32 Persen AS ke Indonesia Adalah Bentuk Balas Dendam Trump? Ini Alasannya

Ia menjelaskan bahwa semangat kerja sama ini merupakan cerminan dari nilai-nilai gotong royong dalam Pancasila. 

Menurutnya, PDI-P ingin berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kerja sama tersebut.

“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen dari Trump, Apa Dampak dan Langkah yang Dilakukan Pemerintah?

Meski membuka peluang kerja sama, Basarah menegaskan bahwa bentuknya belum tentu berupa bergabung dalam koalisi formal. 

Ia menyebut masih banyak bentuk kerja sama yang bisa dilakukan demi kepentingan bangsa.

“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” tegasnya.

Baca Juga: Hadis dan Sejarah Salat Idul Fitri di Lapangan yang Umum Dilakukan di Indonesia

Menjawab pertanyaan soal potensi ketiadaan oposisi jika PDIP bergabung, Basarah menjelaskan bahwa partainya tidak mengenal konsep oposisi-koalisi secara formal. 

Dalam sistem presidensial Indonesia, kata dia, pengawasan tetap bisa dilakukan oleh partai politik melalui kader di parlemen.

Halaman:

Editor: Ade Ahmad

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini

X