NARASIDATA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai penopang stabilitas atau stabilisator ekonomi masyarakat desa.
Pernyataan itu disampaikan Budi Gunawan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 yang jatuh pada 21 Juli 2025.
Budi menuturkan, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan pilar demokrasi yang juga tumbuh dari desa. Dalam momentum ini, pemerintah menetapkan tahun 2025 sebagai tonggak kebangkitan gerakan koperasi nasional, dengan mengusung tema "Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur".
Baca Juga: Erick Thohir Kecewa Timnas U-23 Indonesia Tak Menang Lawan Malaysia: Jangan Hanya Bisa Lawan Brunei!
"Hari Koperasi 2025 ini bisa menjadi momentum kebangkitan memori kolektif bangsa atas gagasan ekonomi Pancasila yang digagas dan diperjuangkan oleh Founding Fathers kita, Bung Hatta, melalui instrumen koperasi," kata Budi Gunawan sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenko Polkam, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Perihal itu, Budi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung inisiatif tersebut.
"Mari kita jadikan koperasi ini sebagai alat perjuangan, sebagai lembaga ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri," tegasnya.
Sebelumnya diketahui, visi kebangkitan koperasi ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto yang meluncurkan pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.
Peluncuran simbolis telah dilakukan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025.
Dalam acara peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih di Klaten itu, Prabowo sempat mengingatkan agar model koperasi masa lalu yang sarat penyimpangan tidak kembali terulang.
Baca Juga: Seluruh Korban KM Barcelona VA Ditemukan, Menhub Pastikan Evakuasi Tuntas
Presiden RI secara khusus menyinggung istilah plesetan "Ketua Untung Duluan" yang dulu melekat pada Koperasi Unit Desa (KUD) era Orde Baru.
"Dulu ada plesetan, waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi," tutur Prabowo dalam kesempatan berbeda di Klaten, Jateng, pada 21 Juli 2025.
