NARASIDATA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau langsung ke lapangan terkait pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di sektor industri.
Pasalnya, pembatasan HGBT ini telah menelan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh pabrik keramik PT Doulton di Tangerang, Banten.
PT Doulton yang mengalami dampak langsungnya karena pabrik tersebut termasuk dalam daftar penerima manfaat HGBT.
Baca Juga: Keluhan Petani Tebu ke DPR: Stok Gula 100 Ribu Ton Mandek, Impor Dinilai Serampangan
“Kita kunjungan ke PT Doulton dan menyaksikan langsung bagaimana proses produksi, terutama berkaitan dengan suplai gas berhenti beroperasi,” ujar Juru Bicara (Jubir) Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, kepada awak media di Tangerang pada Kamis, 21 Agustus 2025.
“(Pabrik) sudah merumahkan karyawannya untuk beberapa hari ke depan,” imbuhnya.
Mengenai karyawan yang dirumahkan, setidaknya 450 dari 850 karyawan tak lagi bekerja untuk beberapa waktu ke depan.
Baca Juga: OTT KPK Jerat Wamenaker Immanuel Ebenezer, Diduga Peras Perusahaan Terkait Sertifikasi K3
Pembatasan suplai gas untuk industri dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) hingga 48 persen dari total kebutuhan dan berlaku hingga 31 Agustus 2025.
Mengenai krisis HGBT ini, Kemenperin menyatakan ada yang janggal berkaitan dengan hal tersebut.
Ia membeberkan bahwa gas dengan harga normal atau lebih dari 15 USD per MMBTU justru pasokan lebih lancar.
“Tapi mengapa pasokan untuk HGBT yang berharga 6,5 USD per MMBTU dibatasi? Itu artinya tidak ada masalah dalam produksi dan pasokan gas dari industri hulu gas nasional,” terangnya.
Sementara itu, HGBT adalah program subsidi gas industri yang sudah berjalan sejak 2020 dan menyasar ke berbagai sektor industri.
