Pemeliharaan Jalan dan Bansos yang Minim
Leony menilai alokasi besar pada pos-pos seremonial dan kebutuhan rutin itu kontras dengan anggaran untuk kepentingan publik yang justru minim. Ia mencontohkan, dana pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya sebesar Rp731 juta.
“Nah, uang pajak dari rakyat untuk rakyat kan berarti ini ya, yang beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp731 juta aja,” paparnya.
Hal serupa juga tampak pada anggaran bantuan sosial (bansos). Dalam laporan, bansos hanya tercatat Rp136 juta. Leony kemudian membagi angka tersebut dengan jumlah masyarakat miskin di Tangsel pada 2024 yang mencapai 43.330 orang.
Hasilnya, anak pertama dari tiga saudara itu menilai bansos yang diberikan setara dengan satu bungkus mi instan per orang dalam setahun.
Sektor Pendidikan Ikut Jadi Sorotan
Baca Juga: Badan Komunikasi Pemerintah Jadi Bentuk Transformasi Baru PCO, Hasil Evaluasi Perkuat Komunikasi
Bidang pendidikan juga tak luput dari perhatiannya. Leony menyoroti anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai Rp860 miliar, dengan belanja pegawai mencapai Rp479 miliar.
Menurutnya, mandatory spending atau belanja wajib pendidikan masih diwarnai pos-pos rutin seperti honorarium narasumber, perjalanan dinas, hingga konsumsi rapat.
“Pokoknya ratusan halaman kira-kira kayak begini lah laporannya, ratusan miliar habis buat perjalanan dinas, beli ATK, makan-minum rapat, belanja barang dan jasa, dan lain-lain,” jelas Leony.
Baca Juga: Telisik Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag, Ada Biaya Percepatan yang Kini Diungkap KPK
Unggahan Leony segera memicu perbincangan hangat di media sosial. Banyak warganet yang mendukung langkahnya karena dianggap mewakili keresahan masyarakat terhadap transparansi penggunaan APBD.
Sebagian lain berharap pemerintah daerah memberi klarifikasi resmi agar publik mendapat penjelasan langsung.
“Bener banget kita memang harus kuliti pemkot atau pemda masing-masing,” ujar salah satu warganet @ta****m.
