NARASIDATA.COM - Program nasional Bappenas Pusat dan Bappeda Provinsi Papua bernama Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di Provinsi Papua, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode 2022-2024
Program itu dilakukan salah satunya sebagai upaya untuk pemenuhan pangan dan gizi masyarakat di lingkup wilayah Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Terbaru, Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan lima batalyon infanteri (yonif) penyangga daerah rawan (PDR) di lima daerah Provinsi Papua tersebut.
Pasukan itu mempunyai tugas khusus untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
"Ada batalyon konstruksi dan ada batalyon produksi, kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua dan batalyon-batalyon ini akan membantu," kata Agus di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Agus juga mengungkap, lima pasukan Yonif PDR itu ada yang bermarkas di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
Selain itu, ada juga pasukan yang bermarkas di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke (Provinsi Papua Selatan), dan Kota Sorong (Provinsi Papua Barat Daya).
Berkaca dari upaya TNI membentuk pasukan khusus di daerah rawan ketahanan pangan di Papua, pertanian adalah salah satu sektor yang memegang peran vital dalam ketahanan nasional.
Baca Juga: Tembok Penangkaran Berisi 80 Ekor Buaya di Cianjur Jebol, Beberapa Ekor Lepas ke Lahan Warga
Papua Selatan adalah salah satu provinsi yang menghadapi tantangan dalam sektor pertanian, dan berdampak pada masyarakatnya.
Sebab, mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terkhusus pada subsektor perikanan dan tanaman pangan.
Lantas, bagaimana perubahan dan tantangan yang dihadapi subsektor ini yang akan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat?
Berikut ini ulasan terkait potensi dan peran sektor pertanian di wilayah Papua Selatan:
