NARASIDATA.COM – Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Cianjur, M. Yusup, memberikan tanggapan terkait pengunduran diri Ketua KONI Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, meskipun mengundurkan diri merupakan hak seseorang, ada kewajiban yang harus diselesaikan sebelum keputusan tersebut diterima organisasi.
"Seorang ketua yang ingin mengundurkan diri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari organisasi. Hal ini penting karena ada pertanggungjawaban yang melekat dengan jabatan tersebut," ujar M. Yusup
Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan anggaran di KONI harus dipertanggungjawabkan dengan transparan, terutama karena dana yang dikelola berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu, sebelum pengunduran diri disetujui, M. Yusup menyarankan agar dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah.
"Hasil audit harus diumumkan ke publik. Jika tidak ditemukan adanya kerugian negara, maka itu bisa menjadi bukti transparansi. Namun, jika ada indikasi penyimpangan atau kerugian uang negara, maka harus diteruskan ke penegak hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, M. Yusup menekankan pentingnya audit investigasi terhadap penggunaan anggaran negara.
Ia menyebut bahwa hal ini diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan anggaran sudah sesuai ketentuan atau justru ada indikasi penyelewengan.
"Jadi meskipun mengundurkan diri itu adalah hak tapi ada juga kewajiban yang harus di selesaikan, sehingga tidak mudah pejabat publik di Cianjur mengundurkan diri, tentu mereka harus bertanggung jawab selama mereka menjadi Pejabat Publik," katanya.
Baca Juga: Kronologi Dugaan Bayi Tewas Dicekik Ayahnya di Jateng: Sang Ibu Sempat Sadari Kondisi yang Tak Wajar
Menurutnya, setiap anggaran negara yang mereka kelola dan gunakan harus dipertanggung jawabkan dengan jelas.