NARASIDATA.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) kini akan lebih ketat dalam memilih menu untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan terbarunya, BGN akan menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok bahan makanan.
Oleh karena itu, penggunaan makanan ultra processed food (UPF) akan mulai dilarang untuk digunakan dalam pengolahan MBG.
UMKM Lokal untuk MBG, Pemenuhan Gizi dan Penggerak Ekonomi
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan penerapan larangan penggunaan makanan kemasan pabrik akan membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang.
"Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Nanik di Jakarta pada Sabtu, 27 September 2025.
Baca Juga: Lonjakan Permintaan Host Live Streaming Ungkap Transformasi Ekonomi Digital Indonesia
Keputusan tersebut juga sebagai respons atas masukan dari DPR, pengamat, dan masyarakat luas mengenai penggunaan makanan kemasan.
“Olahan daging (sosis, nugget, burger, dan lain-lain) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar,” ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 27 September 2025.
“Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” imbuhya.
Tak Ada Toleransi Jika Tetap Gunakan Produk Kemasan Pabrik
Dalam kesempatan lain, Nanik sempat menegaskan bahwa dirinya pun menyoroti tentang menu MBG yang menggunakan produk dari pabrik meski baru menjabat sebagai Wakil Kepala BGN selama seminggu.