news

Terkini Soal Kasus Keracunan MBG: Penutupan Sementara Dapur SPPG Bermasalah hingga Menyiapkan Ahli Gizi dari Kemenkes

Senin, 29 September 2025 | 13:05 WIB
Pemerintah berniat melakukan evaluasi total terhadap program MBG dengan melakukan penutupan sementara dapur SPPG bermasalah sampai menyiapkan ahli gizi dari Kemenkes. (Indonesia.go.id)

NARASIDATA.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakang menjadi sorotan tajam menyusul peristiwa keracunan yang terjadi di beberapa daerah. 

Menanggapi hal itu, pemerintah langsung mengambil langkah untuk melakukan perbaikan pada program prioritas pemerintah tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, menjadi prioritas utama pemerintah.

Baca Juga: Kontroversi Anyar Ferry Irwandi vs Hera Lubis Buntut Demo Agustus 2025, dari Opini Medsos ke Meja Polisi

“Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Minggu 28 September 2025.

“Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” imbuhnya.

Evaluasi dan Penutupan Sementara Dapur SPPG

Baca Juga: Lonjakan Permintaan Host Live Streaming Ungkap Transformasi Ekonomi Digital Indonesia

Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pemerintah memutuskan melakukan langkah cepat, salah satunya penutupan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah.

“Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujar Zulhas.

Selain evaluasi, seluruh dapur SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki sistem sanitasi, terutama terkait alur limbah. 

Baca Juga: Buntut Pidato Menggelegar Prabowo di PBB, Netanyahu Kena Walk Out hingga Protes Kekejaman Israel ke Palestina

Pemerintah pusat hingga daerah juga diinstruksikan aktif melakukan pengawasan menyeluruh.

Zulhas menambahkan, semua dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum melanjutkan pelayanan. 

Halaman:

Tags

Terkini