NARASIDATA.COM - Hingga hari kedua pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum hadir.
Ketidakhadirannya disebut berkaitan dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari partai tersebut menunda keberangkatan mereka.
Pramono diketahui ditugaskan menjembatani komunikasi antara PDIP dan pemerintah terkait keikutsertaan kepala daerah dari partai itu dalam retret Akmil.
Baca Juga: Paus Fransiskus Dinyatakan Kritis karena Pneumonia Ganda, Ini Penjelasan tentang Penyakitnya
Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa masih ada 55 kepala daerah yang belum bergabung dan sementara "standby" di Magelang.
Pada Sabtu 22 Februari 2025 siang, sejumlah kepala daerah dari PDIP menggelar pertemuan di sebuah kafe.
Dalam pertemuan itu, mereka sepakat bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah untuk mencari solusi terkait keikutsertaan retret serta menindaklanjuti instruksi penundaan dari Megawati.
Baca Juga: Sudah Mengalami Masalah Kesehatan Tentang Pernapasan, Paus Fransiskus Alami Double Pneumonia
Instruksi Megawati dan Penundaan Retret
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menunda keikutsertaan mereka dalam retret Akmil.
Arahan ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, sehari sebelum retret dimulai.
Baca Juga: Mengulik Dua Manfaat Utama Retret Kepala Daerah yang Dilangsungkan Seminggu di Akmil Magelang
"Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri)," ujar Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, di Magelang, Sabtu 22 Februari 2025.
Masinton menjelaskan bahwa meskipun banyak kepala daerah PDIP yang telah berada di Magelang, mereka tetap menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum sebelum bergabung dalam retret.
