"Saya melakukan mutasi ke Jawa Barat, karena sebagai Gubernur Jawa Barat tidak elok kalau saya menggunakan nomor Jakarta," katanya dalam video itu.
Ia menilai bahwa sebagai pejabat publik, seharusnya memberikan contoh dengan membayar pajak kendaraan di wilayah yang ia pimpin, agar pajak tersebut bisa dimanfaatkan oleh warganya sendiri.
"(Kalau pelat nomor) Jabar, nanti saya membayar pajaknya di Jabar untuk kepentingan Jabar," sambungnya.
Baca Juga: Dampak Opsen Menurut Ahli: Pajak Kendaraan Bisa Naik 48% di Jateng, Lebih Tinggi dari Thailand
Kebijakan ini menurutnya sudah menjadi tradisi sejak dirinya masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
Ia menyebut selalu mengganti pelat nomor kendaraan menjadi sesuai dengan wilayah kepemimpinannya.
"Saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya pakai, sudah bernomor Jabar," ujar Dedi.
Baca Juga: Kenaikan Opsen Pajak Kendaran Juga Ancam Industri Otomotif, Tak Hanya Masyarakat Umum
"Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta, seluruh nomornya itu nomor Purwakarta," lanjutnya.
Langkah mutasi pelat ini juga dimaksudkan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi melalui pajak daerah.
Dedi berharap, langkah ini dapat menginspirasi warga agar lebih peduli terhadap kontribusi pajak lokal.
Dengan memindahkan data kendaraan ke Jawa Barat, maka potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk berbagai program pelayanan publik.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Jabar, Taufik Nurrohim, juga menilai bahwa mutasi kendaraan ke Jawa Barat merupakan langkah tepat untuk mendukung transparansi dan kontribusi pada daerah sendiri.
"Program penghapusan denda pajak yang dijalankan Pemprov harus diiringi dengan keteladanan dari pemimpinnya," ujar Taufik.
