Namun, meskipun saat itu Partai Republik menguasai Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, usulan tersebut tidak berhasil disahkan.
Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan menjadi salah satu target utama Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, untuk dibubarkan.
Sebagai bagian dari upaya reformasi, puluhan karyawan kementerian tersebut telah diminta mengambil cuti berbayar, terutama mereka yang terkait dengan program keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.
Peran Elon Musk dalam Pemerintahan Trump
Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, telah bergabung dalam pemerintahan Donald Trump sebagai "pegawai pemerintah khusus."
Status ini memungkinkan Musk bekerja untuk pemerintah federal tanpa menerima gaji serta dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan pegawai penuh waktu, sebagaimana dikonfirmasi oleh Gedung Putih.
Forbes melaporkan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin oleh Musk telah terlibat dalam beberapa lembaga federal dalam beberapa hari terakhir.
Seorang pejabat Gedung Putih menyebutkan bahwa Musk bahkan telah diberikan alamat email resmi pemerintah serta ruang kantor di Gedung Putih.
Namun, belum ada kepastian apakah Musk secara resmi menerima penunjukan ini.
Gedung Putih juga belum memberikan komentar terkait hal tersebut.
Musk dikabarkan juga tidak akan menerima bayaran untuk pekerjaannya di pemerintahan, yang berarti ia tidak wajib mengungkapkan laporan keuangan pribadinya.
Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa pegawai pemerintah hanya diwajibkan menyampaikan laporan keuangan jika mereka menerima gaji dan bekerja lebih dari 60 hari.
