Sebagai pegawai pemerintah khusus, Musk akan tunduk pada sebagian besar aturan yang berlaku untuk pegawai federal, meskipun dengan beberapa pengecualian.
Jabatan ini bersifat sementara dan umumnya memiliki pembatasan lebih ringan terkait konflik kepentingan.
Namun, pegawai dengan status ini tetap dilarang terlibat dalam keputusan yang dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang mereka miliki atau kendalikan.
Selain itu, mereka juga tidak boleh menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik atau memengaruhi pemilu saat menjalankan tugas resmi.
Meskipun demikian, masih belum jelas apakah hubungan Musk dengan perusahaannya, termasuk SpaceX yang memiliki kontrak miliaran dolar dengan pemerintah AS, dapat menimbulkan masalah etika bagi jabatan barunya.
Selain itu, USAID, lembaga yang sebelumnya dikritik oleh Musk dan kini dalam proses pembubaran, diketahui memiliki dua kontrak aktif dengan perusahaan internet satelit miliknya, Starlink.
Walaupun dana dari kontrak tersebut telah digunakan, keterlibatan Musk dalam pemerintahan tetap menjadi sorotan.
Ann Skeet, Direktur Etika Kepemimpinan di Markkula Center, Universitas Santa Clara, menilai bahwa Musk berada dalam posisi yang memungkinkan dirinya mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya.
Ini termasuk potensi insentif untuk platform media sosial X, Tesla, perusahaan rintisan AI miliknya, xAI, serta pembuat implan otak Neuralink.
Baca Juga: Sebelum Lepaskan Tembakan, Mendagri Malaysia Ungkap APMM Sudah Memberikan Peringatan Sesuai Prosedur
Menanggapi kekhawatiran ini, Trump menegaskan bahwa Musk tidak akan diberikan akses ke aspek pemerintahan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
"Jika ada masalah, kami tidak akan membiarkannya mendekatinya," kata Trump.***
