Pemotongan Anggaran BMKG Hingga Rp1,4 Triliun, Istana Sebut Mitigasi Bencana Layanan Publik yang Dipastikan Optimal

"Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial," jelasnya.

"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," tambah Hasan.

Kekhawatiran anggaran bisa mempengaruhi penyaluran informasi dari BMKG

Baca Juga: Belum Ada Satu Bulan, Dirjen Migas Dicopot usai Digeledah Kejagung Soal Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah

Dengan dana perawatan untuk alat milik BMKG yang berkurang sampai 71 persen itu, dikhawatirkan akan memberi pengaruh pada akses informasi.

Misalnya observasi dan kemampuan mendeteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami akan menurun.

Setidaknya ada sekitar 600 alat sensor yang memantau gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Warga yang Ultah Januari dan Awal Februari Masih Bisa Ikut Pemeriksaan CKG, Menkes: Bisa Dilakukan Hingga April 2025

Alat yang dimiliki oleh BMKG itu sebagian besar sudah melampaui batas kelayakan, jadi memerlukan perawatan lebih.

Untuk kecepatan informasi peringatan dini juga akan terganggu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin pada Senin, 10 Februari 2025.

Dalam keterangannya, akan ada jarak yang cukup signifikan dalam waktu menyebarkan informasi peringatan dini tersebut.

Baca Juga: Selain Lewat Aplikasi SATUSEHAT, Begini Cara Mendaftar Cek Kesehatan Gratis Ulang Tahun

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen," kata Muslihhuddin.

"Kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," imbuhnya.

BMKG mengajukan dispensasi atas pemotongan anggaran