Ia juga mengatakan tentang kerja sama yang dilakukan BGN dengan TNI AD.
"Badan Gizi Nasional dari sejak awal sudah bekerja sama dengan kami, bagaimana mencari lokasi, mendata siswa dan ibu hamil, tenaga, dan kendaraan. Itu yang kami bantu terus," imbuh Maruli.
Sebelumnya juga dikabarkan kalau TNI AD juga siap diterjunkan untuk mengamankan program MBG di tiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPGG.
Terlebih di daerah yang sedang rawan konflik seperti di Papua di mana beberapa waktu lalu ramai tentang penolakan MBG.
"Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif, jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa, 4 Februari 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan juga sempat menyatakan keikutsertaan TNI/Polri untuk mengamankan pelaksanaan MBG ini.
"MBG program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua," kata Hasan di Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025.
"Kalau ada ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI atau Polri," imbuhnya.
Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dapur sehat MBG
Baca Juga: Stunting Jadi Salah Satu 'Korban' Imbas Penutupan USAID Oleh Presiden AS Donald Trump
Dalam kesempatan tersebut, Maruli mengungkapkan biaya yang diperlukan untuk membangun dapur sehat pelaksanaan program MBG ini.
"Kalau ini berjalan otomatis akan berputar ekonomi di situ. Dapur akan memerlukan beras, sayur, daging, dan sebagainya," ujarnya.
"Kalau belajar dari penyampaian Bapak Presiden hitungannya itu bisa jadi Rp7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," tambah Maruli.***
